finance

Denda Kepada Grab Sebesar Rp30 M Dibatalkan

41Views

Denda yang telah diberikan kepada pihak Grab sebesar 30 miliar ternyata telah dibatalkan oleh PN Jaksel ataupun pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Denda tersebut dibatalkan karena komisi pengawasan persaingan usaha ataupun KPPU telah melakukan sebuah kasasi.

Pada keterangan yang telah dikeluarkan oleh pihak resmi KPPU mereka akan melakukan kasasi karena keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tentang denda kepada grab tepatnya pada tanggal 25 September 2020 kemarin.

KPPU dalam keterangannya mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mempelajari sebuah pernyataan yang telah dilontarkan oleh majelis hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan dan dari pihak KPPU sendiri saat ini telah menyiapkan kan permohonan kasasi.

BACA JUGA :  Bunga BI Mencapai 4%, Bunga Bank Diperkirakan Terlalu Tinggi

Mereka telah memutuskan tentang yang masalah tersebut dengan keputusan KPPU No 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020.

Yang dimana keputusan tersebut akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pada pasal 14 dan juga pasal 19 huruf d tentang undang-undang nomor 5 tahun 1999 kepada pihak Grab.

Pada sanksi tersebut pihak Grab telah didenda dengan benda yang memiliki nominal yang cukup lumayan fantastis yaitu Rp 30 miliar rupiah.

BACA JUGA :  4 Negara Ini Diperkirakan Kebal Resesi

Sementara untuk pihak TPI akan diberikan sanksi denda yang sama seperti Grab tetapi nominalnya tidak terlalu besar yaitu hanya sebesar 19 juta saja.

Namun pada akhirnya kedua keputusan denda terhadap pihak Grab tersebut yang diberikan oleh pengadilan negeri Jakarta telah dibatalkan.

Adapun isi dari pasal yang telah memberikan sanksi kepada pihak grab tersebut adalah pasal 14 dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang berisikan bahwa.

Para pelaku usaha akan dilarang untuk membuat sebuah perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang di mana hal tersebut akan bertujuan untuk dapat menguasai beberapa produk si dalam produk.

BACA JUGA :  Tiga Atau Empat Bulan Kedepan Warga Mulai Disuntik Vaksin Covid-19

Hal tersebut termasuk produk barang ataupun jasa yang di mana setiap barang dan jasa tersebut adalah hasil dari pengolahan dan juga proses lanjutan.

Sedangkan pada pasal 19 berbunyi bahwa para pelaku usaha dilarang untuk melakukan kegiatan an baik itu dengan sendiri maupun bersama orang lain yang dapat mengakibatkan monopoli.